DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, mengirim meminta kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dua persoalan genting di Aceh: pengalihan wilayah empat pulau Aceh ke Sumatera Utara dan belum tuntasnya alih kelola blok migas di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pernyataan Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra yang menyebut bahwa Perjanjian Helsinki dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam menentukan status kepemilikan empat pulau yang kini “dipersengketakan” antara Aceh dan Sumatera Utara, menuai kritik tajam dari Komite Peralihan Aceh (KPA).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) dibantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh diminta pro aktif mengumpulkan seluruh data historis yang diungkap berbagai kalangan terkait 4 pulau milik Aceh yang oleh Kepmendagri masih dimasukkan ke wilayah administrasi Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Status empat pulau di lepas pantai barat Aceh kembali menguat. Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang menyatakan Pulau Mangkir Besar (Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menuai gelombang penolakan luas, termasuk dari kalangan pemuda dan mahasiswa hukum Aceh.
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Bupati Aceh Selatan H Mirwan MS mengatakan sejak Aceh Singkil masih menjadi bagian Aceh Selatan ke empat pulau yang kini disangketakan itu memang sudah menjadi milik Aceh. Keempat pulau yang statusnya dialihkan ke wilayah Sumut tersebut adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Persoalan empat pulau milik Aceh yang dialihkan kepemilikannya ke Provinsi Sumut telah memicu gelombang protes dari seluruh rakyat Aceh. Seluruh komponen masyarakat, dari mahasiswa, tokoh masyarakat, mantan kombatan GAM, hingga rakyat jelata bersuara lantang menolak Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2 - 2138 Tahun 2025 yang menyebutkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
DIALEKSIS.COM | Celoteh Warga - Dua sosok gubernur, namun jelas beda kelas. Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem adalah seorang pemimpin yang merintis jalan dari bawah. Ia bukan sekadar pejabat, melainkan simbol perjuangan. Kariernya dimulai di medan perlawanan bersama rakyat Aceh, sebagai panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebelum terwujudnya perdamaian Helsinki pada Agustus 2005. Ia sosok yang terbukti tangguh di lapangan. Tubuhnya menyimpan jejak luka perjuangan. Mentalnya sekeras baja, terbentuk dari tempaan konflik dan pengabdian.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku bingung ketika Kementerian Dalam Negeri tiba-tiba mengeluarkan putusan kontroversial mengalihkan 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Mahasiswa Aceh Dunia (FORMAD) menyatakan penolakan keras terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yakni Pulau Mangkir Besar (Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sengketa kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara kembali memanas, namun kali ini hadir bukti sejarah baru yang memperkuat posisi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota DPR Aceh Salmawati atau yang akrab disapa Bunda Salma mengajak seluruh eleman masyarakat untuk bersatu mengambil balik 4 pulau yang oleh Kemendagri diberikan kepada Sumatra Utara.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sengketa atas empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara telah memasuki fase yang mengganggu stabilitas hubungan antar daerah.
Hj. Salmawati, S.E., M.M., anggota Komisi III DPR Aceh dari Partai Aceh, yang juga istri dari tokoh utama perdamaian Aceh, sekaligus Gubernur Aceh Mualem, dengan tegas patahkan narasi dominan dari Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, SH, M.Kn.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemuda Barat Selatan Aceh (Barsela), Edy Syahputra, meminta Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak ada cuap soal empat pulau Aceh yang diputuskan menjadi milik Provinsi Sumatera Utara (Sumut) secara sepihak.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Isu kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara kembali memanas. Herman RN, akademisi dan pegiat sosial budaya asal Aceh, menilai polemik itu tidak lebih dari “frame politik” yang sengaja dimainkan pemerintah pusat untuk melemahkan konsolidasi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik penetapan empat pulau -- Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek--sebagai bagian dari wilayah administratif Sumatera Utara kembali memantik bara semangat perjuangan rakyat Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aceh Sumatra Youth Movement (ASYM), sebuah gerakan pemuda independen yang aktif dalam isu sosial-politik di Aceh, menyikapi keputusan pemerintah pusat terkait penetapan empat pulau di wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Praktisi Hukum USK mengusulkan untuk mereview keberadaan Tito Karnavian dan Safrizal karena dinilai mendekonstruksi agenda Presiden RI Prabowo Subianto menjaga perdamaian Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyuarakan pesan yang menggugah tentang pentingnya melindungi empat pulau kecil di wilayah perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang kini menjadi sorotan nasional.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Meskipun secara administratif empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil kini telah ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, namun Pemerintah Aceh diyakini masih memiliki peluang untuk merebut kembali keempat pulau tersebut.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Polemik klaim empat pulau milik Aceh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus menyita perhatian publik. Kali ini, Rektor Universitas Teuku Umar (UTU), Prof. Dr. Ishak Hasan, M.Si., turut menyuarakan pandangannya. Ia mendorong agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), segera memfasilitasi ruang dialog antar pihak secara terbuka dan adil.
